JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Percepatan ini ditujukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan dapat difungsionalkan pada 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan KIPP di empat DOB Papua dapat berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kepastian hukum.
"Ada banyak program yang dilakukan [untuk KIPP] selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah," kata Ribka dalam keterangan tertulis, 25 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri PU yang membahas perkembangan pembangunan KIPP DOB Papua di Kantor Kementerian PU, Jakarta, 25 Februari 2026.
Perkembangan Pembangunan KIPP DOB Papua
Ribka mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras menjalankan program pembangunan di wilayah DOB Papua. Berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan sebelumnya, pembangunan KIPP di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait aspek hukum di sejumlah wilayah. Pemerintah terus melakukan pendekatan dan koordinasi dengan gubernur serta pihak terkait untuk memastikan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
Selain itu, Ribka juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan mekanisme pembangunan, termasuk kemungkinan adanya lelang baru atau mekanisme lain yang diperlukan dalam proses pembangunan.
"Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat, serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua," ucapnya.
Fokus Pembangunan Papua Pegunungan
Perkembangan pembangunan di Papua Pegunungan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pada 6 Februari lalu telah dilakukan pembahasan terkait fokus lokasi KIPP di wilayah tersebut.
Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua ditargetkan memenuhi seluruh kriteria dan dapat mulai dilaksanakan tahun ini dengan dukungan Kementerian PU serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena pembangunan KIPP di DOB Papua merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga selesai.
"Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028," tambahnya.
Target Penyelesaian Empat DOB Papua
Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama Kementerian PU berencana turun langsung ke daerah untuk memastikan berbagai kendala dapat diselesaikan secara terintegrasi. Ribka juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar sinergi dapat berjalan baik.
"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian PU yang terus komitmen dan mendorong membangun empat daerah DOB dengan KIPP," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan tiga provinsi telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup signifikan. Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan sudah difungsionalkan, dan Papua Tengah mulai memasuki tahap pelaksanaan pembangunan.
Satu provinsi lainnya yaitu Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena pemerintah masih menunggu dokumen feasibility study dan master plan. Dokumen tersebut ditargetkan tersedia pada 2026 agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
"Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II [DPR RI] kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua," pungkasnya.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Percepatan pembangunan KIPP di DOB Papua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah optimistis dengan koordinasi yang semakin kuat antara Kemendagri dan Kementerian PU, pembangunan KIPP di empat DOB Papua dapat diselesaikan sesuai target dan siap diresmikan pada 2028.
